Tradisi Lebaran
Baru saja kita merayakan hari raya Idul Fitri dan lebaran ketupat di tengah keterbatasan relasi dan silaturrahmi di masa Covid-19, anjuran pemerintah melaksanakan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan sebaran pandemi Covid-19.
Perayaan Idul Fitri oleh masyarakat di wilayah NTB baik di pulau Lombok maupun Sumbawa merupakan momentum yang penuh makna dalam keberkahan, tahun ini tidak dapat terlaksana, karena masyarakat harus membatasi diri mengikuti arahan pamerintah.
Masyarakat berharap dan berdo’a wabah ini segera berakhir, untuk itu masyarakat harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, mengingat kita masih dalam situasi berperang melawan pandemi Covid-19 demi keamanan dan keselamatan kita bersama sehingga wabah Covid-19 ini dapat segera berakhir, keadaan dan aktifitas masyarakat dapat kembali normal.
Saat berbicara lebaran tentu akan identik dengan berkumpul bersama keluarga, makan ketupat, dan mengenakan baju baru. Namun dampak ekonomi wabah virus corona membuat sebagian orang tak bisa melakukan berbagai tradisi perayaan yang menjadikan lebaran hari yang istimewa.
Kekhawatiran yang selama ini, akhirnya menjadi kenyataan yaitu meningkatnya jumlah pasian yang terdeteksi positif Covid-19. Budaya berkumpul, bersilaturrahmi dengan sanak saudara saat lebaran yang oleh masyarakat NTB sudah menjadi budaya dan tradisi. Berjalan seperti tradisi selama ini, hal inilah berpotensi penyebaran Covid-19, ketegasan pemerintah serta kesadaran dari masyarakat agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 merupakan hal mendasar.
Program Pemerintah Mengatasi Dampak Corona
Berkaitan dengan virus corona yang sudah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia tentu akan mengalami perubahan dampak, seperti dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.
Dampak Virus Corona atau Covid-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena tidak terjadi aktivitas dan lalulintas barang dan jasa. Secara umum di NTB, masyarakat yang setiap harinya hanya ditopang oleh pendapatan pada hari itu juga. Pemasukan menjadi sangat rentan karena ketika mereka tidak bekerja, maka pendapatan mereka juga tidak ada. Bayangkan kalau pegawai informal, pedagang kecil-kecilan, dan orang yang kerjanya serabutan, tentu mereka sangat rentan dengan kemiskinan. Satu hari saja mereka tidak bekerja, maka tidak ada yang dapat dimakan untuk hari itu dan esoknya. Berbeda dengan pegawai formal, walaupun mereka tidak masuk bekerja selama dua pekan tentu akan mendapatkan gaji yang utuh, memang luar biasa dampak ekonomi dari Covid-19 ini, termasuk juga banyak orang terancam menjadi pengangguran.
Tingkat kesehatan fisik dan psikhis masyarakat yang terjadi akibat menganggur menjadi sangat terganggu. Kemampuan masyarakat untuk berfikir logis menjadi semakin menurun, mereka menjadi lebih banyak berfikir, bagaimana cara mencari pendapatan secara halal. Ketika pendapatan masyarakat menurun, tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat karena asupan gizi semakin menurun.
Tingkat kerentanan terhadap penularan berbagai penyakit semakin tinggi pula. Oleh karena itu, perlu langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman pengangguran yang sudah di depan mata seperti saat ini. Hal ini bukan tanpa alasan, karena saat ini sudah tidak ada gerakan ekonomi yang sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat di seluruh NTB telah mengalami struktur sosial, telah banyak yang kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Rantai pasokan pendapatan rumah tangga telah terputus, ekonomi kian meredup, dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Berbagai langkah yang perlu diambil pemerintah untuk mengatasi semua itu antara lain:
Pertama, pemerintah perlu mempersiapkan respon public health policy yang kuat, dengan menambah jumlah rumah sakit yang siap menangani virus Corona, menyiapkan mekanisme di RS, termasuk semua sarana dan prasarana untuk mengatasi virus Corona harus sudah didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ditunjuk.
Kedua, pemerintah perlu memberikan akses kesehatan gratis kepada semua orang yang hendak memeriksakan dan berobat karena terindikasi virus corona. Hal itu sangat penting, jangan sampai orang orang sudah terindikasi virus corona tetap bertahan di rumah karena takut akan bayangan mahalnya biaya rumah sakit.
Keenam, pada tataran ekonomi makro pemerintah tetap perlu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, memacu pertumbuhan sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur di seluruh wilayah NTB.
Pandemi semoga segera berakhir, karena bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga melumpuhkan perekonomi dan tatanan sosial. Kami ambil contoh warga kota Mataram seperti hanya kota lainya di penjuru nusantara juga mengalami hal sama yaitu mengalami masalah ekonomi dan sosial. Hal ini bisa kita lihat banyak pusat perekonomiaan, pertokoan, jasa serta sektor parawisata ditutup, yang berakibat mengurangi lapangan kerja dan menghentikan sektor ekonomi riil warga kota mataram yang mayoritas berkerja pada sektor non-formal yang terdampak covid-19.
Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, terutama sangat dirasakan oleh golongan masyarakat yang kurang beruntung dan tidak memiliki penghasilan tetap, atau tidak mampu dalam menopang kebutuhan hidupnya. kondisi ini harus bisa dijawab oleh pemerintah melalui program pemberdayaan sosial ekonomi dan bantuan tunai (batuan langsung), seperti kami jelaskan diatas.
Peluang Bagi Industri Kecil Menegah
Program Provinsi NTB saat ini diarahkan bagi penanganan medis dan pencegahan penularan Covid-19 ini, namun Pemprov NTB juga sudah melakukan tindakan nyata berupa pembagian sembakau yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhan. Program ini guna mengatasi dampak ekonomi masyarakat berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, begitu juga Dinas Kesehatan juga tetap melakukan protokol penanganan Covid-19.
Selain program dari pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / kota juga harus berkontribusi dan berkoordinasi demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program. Akan ada jaring pengaman sosial dari Pemerintah pusat dan Provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di Kabupaten dan kota. Program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, ada bantuan dari Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga masyarakat kita harapkan bisa meringankan beban masyarakat.
Pemerintah juga mendukung produk Indusri kecil menengah (IKM) melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini mengunakan produk lokal dari IMK yang digunakan sebagai sambako untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak pendemi yang kurang beruntung. Sehingga ini menjadi peluang bagi IKM di NTB untuk memaksimalkan produktifitasnya karena melalui program ini, produk IKM di NTB menjadi mudah pemasarannya serta dapat terserap di pasaran (bahkan langsung kepada konsumen) secara baik. (Yulianti)
