Mataram, BERBAGI News – Data Pengurus Front Pembela Islam atau FPI, tokoh afiliasi, simpatisan, dan kontra FPI di wilayah hukum Polda NTB yang menggunakan kop Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda NTB, yang masif beredar di media sosial (medsos) atau media online (medol) dipastikan merupakan data hoaks (bukan diterbitkan oleh Dit Intelkam). Demikian disampaikan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Selasa (29/12), ditemui usai jumpa pers akhir tahun 2020 Kapolda NTB.
Kombes Pol. Artanto menyebutkan, setelah mengetahui masifnya penyebaran data tersebut khususnya melalui medsos WhatsApp (WA), pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dit Intelkam Polda NTB yang dicatut namanya.
“Jadi, itu hoaks. Sekali lagi, data yang beredar secara masif itu saya pastikan dan nyatakan sebagai data hoaks, bukan bersumber dari Dit Intelkam Polda NTB dan saat ini sedang didalami Tim Cyber Crime,” tegasnya.
Dikatakan, data lengkap yang memuat struktur kepengurusan, tokoh, organisasi, dan pondok pesantren (ponpes) yang berafiliasi dan kontra tersebut, dapat meresahkan dan mengganggu situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Data dalam format pdf itu juga sempat beredar dan berpolemik di grup WA khusus “MITRA HUMAS POLDA NTB”.
“Imbauan ini sudah sering saya sampaikan, mari bersama kita menjaga kondusifitas wilayah NTB yang kita cintai ini, dengan bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jangan hanya karena jentikan jari, membawa masalah bagi diri kita dan orang lain,” imbaunya.
Pamen Polri melati tiga itu juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTB yang menggunakan aplikasi medsos, agar senantiasa melakukan filter (menyaring) dan memastikan kebenaran informasi yang diterima, sebelum meng-upload dan atau melakukan share via medol.
“Karena terkadang apa yang kita share di medol itu berdampak tidak atau kurang baik, bahkan juga bisa mendatangkan petaka bagi orang lain,” ujarnya.
Senada, Direktur Intelkam Polda NTB Kombes Pol. Drs. Susilo R. Irianto juga menyatakan hal yang sama dengan Kabid Humas. Menurutnya, banyak kejanggalan dalam data yang tersebar tersebut.
“Itu bukan dari Polda, sudah kita cek, tanda tangan tidak benar dan bentuk data, format data, apalagi isinya sepertinya asal, dan itu tidak benar dari Polda (hoaks),” tegasnya.
Kombes Pol. Susilo dengan sedikit religius mengatakan bahwa maraknya penyebaran berita atau informasi hoaks, yang terjadi sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman yakni bertebaran “Fitnah Dajjal”.
“Adu domba sana-sini untuk timbulkan kegaduhan, permusuhan, dan konflik. Harus banyak-banyak kita tabayyun, untuk menjaga Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniah, dan Ukhuwah Basyariyah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, masyarakat NTB khususnya warga net dikejutkan dengan beredarnya data dalam format pdf, yang memuat data lengkap Pengurus FPI wilayah hukum Polda NTB. Dimana di dalamnya mencantumkan struktur tingkat wilayah dan cabang, tokoh, organisasi, dan ponpes afiliasi. Bahkan data tersebut juga mencantumkan tokoh, organisasi, dan ponpes yang kontra dengan FPI.
Data yang tersebar itu menjadi perbincangan hangat di medsos dan grup-grup WA. Bahkan beredarnya data hoaks tersebut, juga direspon beberapa tokoh yang namanya tercantum di dalamnya melalui beberapa media pemberitaan. (*)
