Oleh : Wahyu Kurniawan
BERBAGI News – Kita mengetahui persoalan petani hari ini adalah sulitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi, sedangkan sejak awal tahun 2021 musim penghujan telah tiba artinya petani sudah mulai menanam.
Untuk mengakses pupuk subsidi harus mengunakan kartu tani yang diberikan oleh pemerintah sendiri akan tetapi tidak semulus seperti apa yang diinginkan, masih banyak dari petani yang belum mampu mengakses pupuk bersubsidi yang diakibatkan dari kelangkaan pupuk itu sendiri.
Harapan petani ialah selain memberikan ketersediaan pupuk yang cukup dan memberikan solusi yang lebih baik kepada petani dengan mengadakan pupuk organik yang sudah berstandar, karena kita ketahui bahwa NTB khususnya Sumbawa hari ini adalah pemasok pertanian terbesar di Indonesia, termasuk dari jagung dan padi.
Jadi untuk menghasilkan hasil panen yang baik maka ketersediaan pupuk, benih dan air untuk kebutuhan para petani harus betul betul didukung secara penuh oleh pemerintah, petani adalah jantung ekonomi di Sumbawa rata – rata 70% mata pencaharian masyarakat Sumbawa adalah bertani.
Masalah disektor pertanian ini memang tiada habisnya, mulai dari permasalahan benih atau bibit kemudian pupuk dan masalah harga beli dipetani. Dikala petani mulai memanen pemerintah seolah hilang dan tidak untuk membuat harga stabil, yang bermain untuk harga adalah para cukong dan pengecer. Hal hal seperti inilah yang menjadi PR terbesar pemerintah agar pada saat menanam tiba maka ketersediaan pupuk dan benih atau bibit tetap tersedia dan disaat panen tiba pemerintah menampung hasil dari petani dengan harga yang stabil, ketika hal hal itu sudah terjadi barulah kita melihat petani makmur.
Dengan kehidupan petani yang makmur pasti akan banyak berdampak pada sektor-sektor lain, seperti pendidikan dan ekonomi.
Tidak ada lagi anak anak putus sekolah atau masalah rumah tangga yang diakibatkan oleh persoalan ekonomi. Hal seperti itu bisa diminimalisir dari kehidupan sehari hari.
Harga untuk pupuk non subsidi dibeberapa wilayah di Sumbawa mencapai kisaran Rp.300.000 dan untuk pupuk bersubsidi di angka Rp.120.000 dibeberapa wilayah, ini sudah jauh dari HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan harga yang begitu mahal petani terpaksa membeli dikarekan kebutuhan yang dimana petani hari ini sedang menanam.
Tuntutan kepada pemerintah hari ini adalah hentikan penjualan paket pupuk yang dimana hanya sebagian kecil dari petani yang mampu mendapatkan paket pupuk tersebut kemudian laksanakan UU No.19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani, tindak tegas oknum yang menjual pupuk subsidi diatas HET. (wahyu).
