Kembali Reses, KTS : Pelaku UKM di Loteng Bagian Utara Butuh Perhatian

Berita437 Views

Lombok Tengah, BERBAGI News – Setelah reses bersama kaum millenial, H.M. Sidik Maulana Anggota DPRD Lombok Tengah Fraksi PKS, kembali melakukan reses bersama Ibu-Ibu Kelompok Wanita Tani (KWT) dan UMKM dari Batukliang-Batukliang Utara, tepatnya di dusun Bagek Nunggal, Desa Teratak. Senin (01/02/2021).

Terdapat beragam olahan hasil perkebunan yang mereka tunjukkan sebagai hasil produksi mereka yang sudah berjalan selama ini. Keripik talas, singkong, ubi jalar hingga olahan minuman seperti serbat, bunga telang sampai yang paling baru Ibu-Ibu keren ini melabel brand minumannya “arak jahe”.

Diungkapkan kegiatan Ibu-Ibu KWT itu memang sudah berjalan cukup lama namun masih minim perhatian dan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal modernisasi peralatan produksi dan akses pemasaran produk yang dihasilkan. Kedua persoalan utama inilah yang menjadi materi diskusi panjang saat bertemu bersama Wakilnya di Kabupaten, yakni H.M. Sidik Maulana atau yang akrab dipanggil KTS.

“Kami sudah berjalan cukup lama bersama Ibu-Ibu dari beberapa desa tetangga yang juga tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan KWT dengan berbagai macam produk unggulan masing-masing, hanya saja kami masih bisa dibilang mandiri dengan alat seadanya tanpa bantuan dari pemerintah. Kendala pemasaran produk juga masih menjadi kendala besar kami. Banyak produk tapi kami kesulitan memasarkannya dalam skala yang lebih luas”, ungkap Ketua Kube Banusa

Herman, pemilik brand kopi Kampoeng Rinjani, yang juga ikut dalam kegiatan reses itu menyebutkan bahwa keterbatasan peralatan dan pemasaran menjadi kendala yang dialami oleh pelaku UMKM.

“keterbatasan peralatan dan pemasaran menjadi kendala yang seringkali dihadapi oleh pegiat-pegiat UMKM. Termasuk juga soal bagaimana membranding produk yang dimiliki agar menjadi komoditas yang marketable bukan hanya skala lokal tetapi juga ke pasar global. Sehingga penting adanya upaya bersama semua pihak untuk bahu membahu mengatasi permasalah tersebut, termasuk dalam hal ini perhatian dari Anggota Dewan yang menjadi Wakil Rakyat untuk merespon dan mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah cepat dan tepat”. Tegasnya

Baca Juga :  Mutasi dan Aura Birokrasi dalam Kolaborasi Pemerintah dengan DPRD Sumbawa

Sementara itu, KTS, sangat mengapresiasi terhadap upaya kemandirian Ibu-Ibu KWT/KUBE maupun pegiat UMKM lain yang selama telah berjalan.

“Karena inilah yang seharusnya dilakukan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, tidak bisa juga dengan serta merta membiarkan kelompok-kelompok masyarakat produktif seperti untuk berjuang sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi semua elemen-wabil khusus-Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah solutif atas berbagai kendala yang dihadapi oleh KWT/KUBE maupun kelompok pegiat UMKM lainnya.” katanya.

Dia juga mengajak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM saat ini.

“Kami, selaku mitra Pemerintah Daerah, mengajak untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit terhadap beberapa kendala persoalan ini. Sebab, saat ini saja Ibu-Ibu KWT/KUBE serta kelompok pegiat UMKM sudah cukup mampu melakukan banyak hal produktif, apalagi jika kelompok-kelompok tersebut bisa kita berikan kebijakan menyentuh. Termasuk bagaimana kita (Pemda Lombok Tengah) mampu menciptakan pangsa pasar dan sentra pemasaran produk masyarakat, maka hal ini akan mampu menjadi jalan keluar terhadap kendala pemasaran yang dihadapi oleh pegiat-pegiat UMKM di wilayah bagian Utara Lombok Tengah. Dan dalam jangka panjang akan menjadi sentra pemenuhan kebutuhan wisatawan akan berbagi macam warna warni produk pangan UMKM”. Katanya.

Dalam kesempatan itu, Ibu-Ibu itu menyinggung soal pemanfaatan pasar buah yang terletak di Pancor Dao Batukliang.

“Kami bahkan sudah dijanjikan akan dibukanya Pasar Buah Pancor Dao  oleh Pemda sebagai wadah pemasaran produk, namun sampai hari ini belum terwujud”, keluh Ketua KWT Al-Huda

Sidik langsung menanggapi hal itu. “keluh kesah salah seorang Ketua KWT tadi juga menjadi keluh kesah saudara-saudara kita yang tergabung KTS Foundation, Gapura (Gabungan Pemuda Utara) dan Lapak Donasi hingga saat ini”. Tuturnya

Baca Juga :  Pemprov NTB Terbuka untuk Kehadiran NGO

“Dijalankannya Pasar Modern di Pancor Dao Desa Aiq Darek itu bukan hanya menjadi harapan Ibu-Ibu KWT tetapi juga menjadi harapan besar seluruh pegiat ekonomi kreatif di bagian Utara Lombok Tengah ini, sehingga hal tersebut menjadi atensi besar kami agar Pemda Lombok Tengah dan Dinas terkait segera mengambil langkah konkrit untuk mengaktifkan kembali pasar tersebut agar menjadi sentra pemasaran hasil produk UMKM masyarakat kita. Tempat yang sudah dibangun dengan biaya miliaran rupiah itu jangan sampai menjadi mubazir tanpa manfaat. Pemda kami minta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan merealisasikan janji yang telah mereka buat. Ini semua demi masyarakat, bukan untuk kepentingan saya atau kami sebagai yang dianggap Wakil Rakyat”, pinta Anggota DPRD Lombok Tengah yang akrab disapa KTS ini.

“Komitmen kami adalah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang masih menjadi kendala Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak pegiat ekonomi kreatif dan produktif ini, tentu sesuai tugas serta kewenangan yang kami miliki. Sejauh untuk kemaslahatan masyarakat, apapun yang kami bisa perbuat kami akan lakukan. Peralatan, pemasaran dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber dayanya segera kita akan laksanakan. Upaya dimaksud dilakukan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada tujuan lain. Selebihnya, kami meminta kepada Pemda Lombok Tengah juga untuk segera mengambil langkah konkrit, termasuk yang terkait dengan Pasar Modern Pancor Dao. Sekali lagi ini demi warga masyarakat kita”, tegas KTS.