Lombok Barat, BERBAGI News – Sebanyak 12 orang anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat turun langsung ke lokasi penolakan pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Senin (08/03/2021).
Kunjungan ini dilakukan atas respon anggota DPRD komisi I yang membidangi urusan Pemerintahan, komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, komisi III Bidang Pembangunan, untuk menyerap aspirasi warga dan melihat kondisi lahan yang digunakan oleh pihak pengembang perumahan yang mendapatkan penolakan dari warga sekitar, setelah pada tanggal 18 Februari lalu warga melakukan hearing di kantor dewan DPRD kabupaten Lombok Barat.
“Kami turun ke lokasi ini, untuk menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat dan kami tidak bisa memberikan keputusan sekarang ini,” kata Lalu Hermayadi, anggota komisi III dihadapan warga.
Saat tiba di lokasi, rombongan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Barat sebanyak 12 orang tersebut disambut antusias oleh ratusan petani dan warga yang menunjukkan batas batas lahan rencana pembangunan perumahan bersubsidi itu.
“persoalan lahan ini berijin atau belum kita akan coba telusuri dan memanggil dinas dinas terkait yang sudah mengeluarkan rekomendasi,” jelas Lalu Hermayadi.
Dalam bulan Maret ini Dewan akan menjadwalkan pertemuan untuk memediasi pihak perusahaan pengembang perumahan bersubsidi tersebut.
“Solusinya dalam waktu dekat kita mediasi antara warga dan pihak pengembang agar tidak ada yang dirugikan,” ungkapnya.
Sementara itu Dedy Iskandar, Ketua Gerakan Peduli Petani Lombok Barat didepan komisi Dewan mengatakan bahwa lokasi pembangunan perumahan belum mengantongi ijin, karenanya meminta agar lokasi ditutup.
“setelah menghubungi dinas terkait, bahwa pembangunan tersebut belum mengantongi ijin pembangunan, maka kita minta ditutup,” tegas Dedy.
Buntut dari penolakan warga, mereka melakukan penyegelan masuk ke area lokasi pembangunan dengan memasang palang bambu dan spanduk penolakan di jalan masuk pembangunan perumahan yang di saksikan oleh dewan DPRD dan mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. (Shy).
