Mataram, BERBAGI News – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat angka putus sekolah siswa SMA/SMK di daerah itu, hingga Nopember 2021, sudah mencapai 2.313 orang.
“Dari data kita sampai hari ini, angka putus sekolah, baik itu di sekolah negeri dan swasta tercatat 2.313 orang,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqan, usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTB di Kantor DPRD NTB di Mataram, Senin (15/11/2021).
Ia mengungkapkan, ada sejumlah penyebab utama siswa SMA/SMK di NTB memutuskan untuk berhenti sekolah, di antaranya mundur karena bekerja membantu ekonomi keluarga, selanjutnya menikah dan sakit fisik.
“Memang kalau melihat penyebabnya ada macam-macam, ya itu tadi menikah, bekerja dan sakit. Tapi umumnya alasan ekonomi,” ujar dia.
Aidy menyampaikan, para siswa yang dinyatakan putus sekolah ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB dengan wilayah terbanyak berada di Pulau Lombok, baru di Pulau Sumbawa.
Oleh karena itu, untuk membantu mereka yang putus sekolah sehingga bisa melanjutkan sekolah dan mendapatkan ijazah seperti siswa pada umumnya, pihaknya telah membuka 17 sekolah terbuka yang lokasinya tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Untuk bisa mengikuti sekolah terbuka ini mereka harus mendaftar,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Aidy Furqan, terdapat 1.581 orang yang sudah ikut mendaftar, sedangkan yang belum ada 700-an orang.
“Untuk yang belum ini kita upayakan untuk ikut belajar. Kenapa? Supaya mereka bisa mendapatkan ijazah. Karena sekolah ini tidak masuk setiap hari, tapi dua kali dalam satu Minggu dan itu bebas, boleh pakai sarung, terpenting rapi,” ujar Aidy Furqan.
Sementara, untuk pembelajarannya sendiri, lanjut Aidy Furqan, dilaksanakan dua kali dalam satu Minggu dengan waktu belajar selama tiga tahun. Untuk itu pihaknya berharap mereka yang putus sekolah tersebut untuk bisa melanjutkan sekolah sehingga bisa mendapatkan ijazah.
“Jadi belajarnya tidak di sekolah, melainkan gurunya yang mendatangi para murid. Mereka datang ke sekolah itu pas ujian saja dan seluruh anggarannya dibiayai melalui dana BOS, bukan dari dana APBD,” katanya. (ant)
