Mataram, BERBAGI News – Dir intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Sutrisno H.R., S.H., S.I.K., M.Si.yang diwakili oleh Kasubdit II Bidang Ekonomi Dit Intelkam Polda NTB, Kompol Teuku Ardiansyah, S.H. mengatakan, event WSBK 2021, merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat demi mendukung kemajuan perekonomian di wilayah NTB.
Namun demikian, pihaknya masih menemukan adanya hal-hal yang menjadi polemik, sehingga menuntut tindaklanjut dari sejumlah pihak.
“Kami selaku APH bertugas menciptakan serta menjamin kenyamanan serta kenyamanan situasi Kamtibmas di wilayah. Keamanan merupakan aspek penting kelancaran pelaksanaan event maupun iklim investasi, demi pengembangan perekonomian masyarakat di NTB,” katanya saat acara Focus Group Discussion (FGD) di Ballroom Grand Royal Batujai, Praya Barat. Kamis (11/11/2021).
Melalui kesempatan ini, Ardhiansyah berpesan agar para peserta FGD dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertib dan pro aktif. Menurutnya, setiap saran dan masukan dari para peserta sebagai bagian dari upaya memajukan daerah, khususnya di Loteng.
Senada disampaikan, Wakil Bupati Loteng, H. M. Nursiah. Dalam sambutannya, mantan Sekda Loteng ini memberikan apresiasi serta terimakasih atas diselenggarakannya kegiatan FGD. Dia menilai kegiatan tersebut dapat menggiring kondisi perekonomian daerah menjadi lebih baik.
“Semoga kegiatan FGD ini dapat menjadi wadah untuk kemajuan Loteng ke depan. Sebab akan terus melibatkan kegiatan sosial masyarakat dan diharapkan dapat tumbuh dimana akan seirama dengan kegiatan sosial budaya serta ekonomi masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Ketua LSM Konsorsium Loteng, L. Tajir, S., mengungkapkan, saat ini, Segmen WSBK hanya dapat diakses oleh masyarakat dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Karenanya, pihaknya mendesak Pemkab Loteng agar segera menciptakan strategi dalam rangka mempermudah akses masyarakat dengan pihak ITDC, dalam rangka menghidupkan kegiatan2 budaya di Pantai Kuta dan sekitarnya.
“Kami tidak mau dengan adanya ITDC malah menghilangkan tradisi dan budaya kami,” cetusnya.
Berbeda disampaikan Ketua APKLI Loteng, Baiq Ningrum. Pihaknya mengklaim, Pemkab Loteng telah gagal dalam menghadapi persoalan kemanusiaan serta kelaparan. Di sisi lain, APKLI juga mendesak agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan Pedagang Kaki Lima (PKL), selama berlangsungnya WSBK.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan PKL, karena sejatinya, PKL merupakan kekuatan ekonomi,” tandasnya.
Hadir dalam FGD ini antara lain Wakil Bupati Loteng, beserta unsur Muspida, Direktur Poltekpar, ITDC, Bank NTB Syariah, APKLI sekaligus perwakilan tokoh masyarakat setempat dan sejumlah asosiasi, LSM serta pelaku forum UMKM-IKM di Loteng.
