Mataram, BERBAGI News – Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Mataram, Rosiady H. Sayuti, Ph.D. mengatakan saat ini Program Studi Sosiologi Universitas Mataram fokus pada isu kajian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Kita harapkan kepada para pemakalah dapat berkontribusi pada seminar kali ini dengan kajian pesisir dan kepulauan yang akan di publikasikan di jurnal Resiprokal, JSEH, dan RCS,” katanya saat menyampaikan sambutan Seminar Nasional Sosiologi bertempat di Hotel Jayakarta, Kamis (02/12/2021).
Seminar Nasional ini mengangkat tema Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan: Pariwisata, Mitigasi Bencana, Pendidikan, dan Resolusi Konflik. Seminar ini juga dirangkaikan dengan presentasi panel hasil kajian dari para peneliti, akademis, praktisi dan beberapa pihak lainnya. Yang dilakukan secara online dan offline.
Berbagai permasalahan pembangunan di daerah pesisir saat ini masih jauh dari pemerataan. Padahal potensi sumber daya alam lautan Indonesia begitu melimpah. Kondisi ini tentu membutuhkan berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi persoalan yang ada.
Sementara itu guru besar Sosiologi Universitas Mataram, Prof. Wiresapta Karyadi, dalam pemaparan materinya menyampaikan potret masyarakat pesisir dan kepulauan di Indonesia masih bergelimang Kemiskinan yang sudah berlangsung secara sistemik dan sejak lama. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk membangun eksistensi masyarakat pesisir dan kepulauan kembali pada jatidiri dan martabat bangsa yang merdeka dan berdaulat.
“Sangat perlu solusinya adalah pembangunan berkelanjutan melalui kesadaran masyarakat yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang dibangun secara berkesinambungan” harapnya.
Permasalahan sumber daya alam pada masyarakat pesisir dan kepulauan merupakan persoalan penting yang menjadi perhatian kita bersama. Kata Wresapta, Permasalahan ini juga menjadi perhatian pemerintah dan ditetapkan sebagai salah satu program prioritas sebagai visi pembangunan ekonomi hijau bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.
Lebih lanjut Sosiolog Unair yang juga Asisten Staff Juru Bicara Presiden, Novri Susan, Ph.D, mengatakan pentingnya pembangunan yang sensitif konflik. Sebab konflik yang tidak terkelola dan tidak dapat terselesaikan maka pembangunan tidak akan berkelanjutan.
“Sebab energi dari berbagai actor yang ada hanya akan fokus menghadapi konflik,” ucapnya.
Dalam pembangunan berkelanjutan, tata kelola konflik menjadi salah satu pilar penting. Ketika masyarakat dan pemerintah dapat membangun sebuah kelembagaan tata kelola konflik maka keniscayaan pembangunan keberlanjutan akan lebih cepat tercapai.
“Pembangunan berkelanjutan memiiki kemungkinan yang lebih besar untuk dicapai daripada ketika tidak memiliki tata kelola konflik yang baik,” jelasnya.
Pemateri lainnya, Direktur Konsepsi NTB, Dr. Moh. Taqqiudin mengatakan pada tahun 2020 hingga 2024 Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi secara akumulasi sebesar 544 triliun rupiah. Bahkan secara nasional NTB masuk ke dalam sepuluh besar kerugian terbesar pada sektor kelautan dengan akumulasi kerugian sebesar 15,32 triliun.
“Sehingga tekanan terhadap kebencanaan didaerah pesisir semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim” jelasnya.
Dodi salah seorang peserta mengatakan penting pasca kegiatan ini untuk membuat policy brief kepada pemerintah sebagai tindak lanjut apa yang telah disampaikan para narasumber.
“Ini menjadi penting untuk kemudian dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan dan harus pula dikawal bersama,” katanya. (
