Mataram, BERBAGI News – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen untuk memperkuat dan mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
“Kami sudah siap dalam mengantisipasi bencana gempa bumi, angin puting beliung, banjir, kekeringan, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL. Gita Ariadi, di Mataram, Jumat (13/05/2022).
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, seperti dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Bahkan, dalam misi yang pertama pemprov adalah NTB Tangguh Bencana.
“Ini artinya kita memiliki kemampuan dan ketangguhan menghadapi dan bertahan dari bencana,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menjadi Destinasi Super Prioritas Nasional (DSPN) kini sudah memiliki alat pendeteksi dini tsunami. Diharapkan dengan pemasangan alat tersebut dapat mendeteksi dengan cepat bencana tsunami yang akan terjadi.
“Penyiapan peralatan ini menjadi bentuk peringatan kepada pemerintah dan pihak terkait bisa melakukan mitigasi bencana. Supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika ada bencana tsunami,” kata Gita.
Selain itu, Pemprov NTB juga telah membentuk desa-desa tangguh bencana yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Hal ini tidak lain sebagai bagian dari mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Termasuk, penyiapan peralatan dan sumber daya manusia (SDM).
“Tak hanya itu, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana di desa-desa juga digencarkan sehingga masyarakat memiliki kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana yang baik ketika terjadi bencana,” katanya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menargetkan hingga 2023 terbentuk 209 desa atau kelurahan tangguh bencana.
Kepala BPBD NTB Sahdan mengatakan, berdasarkan peta kerawanan bencana di NTB, ada sekitar 434 desa atau kelurahan yang masuk kawasan bencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 desa atau kelurahan telah diperkuat dengan mitigasi, kelembagaan, dan informasi kebencanaan. Sehingga ketika terjadi bencana, sudah siap dan tanggap.
“Sebanyak 226 desa itu statusnya sudah tangguh bencana. Sisanya itu yang kita kejar pada 2023 bisa diwujudkan,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini mengatakan desa atau kelurahan tangguh bencana harus disegerakan. Apalagi NTB merupakan salah satu provinsi rawan bencana.
Harapannya, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, akan lebih siap ketika terjadi bencana. Dengan begitu, tidak saja meminimalisasi terjadinya kerugian materi, tapi juga menghindari adanya korban jiwa dari peristiwa bencana.
Menurut dia, NTB memiliki peta rawan bencana di setiap kabupaten dan kota. Peta ini yang menjadi dasar BPBD untuk menentukan berapa jumlah desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan bencana, sehingga perlu dilakukan intervensi untuk pelatihan mitigasi maupun pembangunan infrastruktur keselamatan lainnya.
“Untuk yang terakhir, peta kerawanan bencana sudah kita perbarui, dari 2020 sampai 2025 masa berlakunya,” katanya. (ant)
