Mataram, BERBAGI News – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus dengan keterlibatan seluruh pihak, karena masalah tersebut bukan masalah kecil, butuh penanganan yang konfrehensif.
“Tidak mungkin pemerintah saja yang akan berjalan disini, karena sampai sejauh mana sih kemampuan pemerintah. Kalau untuk regulasi iya, pemerintah akan keluarkan regulasi, namun untuk eksekusi butuh keterlibatan berbagai pihak,” ungkap Ummi Rohmi saat memberikan sambutan dalam Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Sosialisasi Bahaya Perkawinan Anak yang berlangsung di Universitas Muhamadiyah Mataram, NTB yang berlangsung dari tanggal 17 – 18 Mei 2022.
Ummi Rohmi juga menuturkan, pentingnya untuk terus meningkatkan edukasi, melalui berbagai kegiatan yang sudah ada di masyarakat, salah satunya melalui Posyandu Keluarga.
Melalui Posyandu keluarga, berbagai permasalahan dapat diatasi, diantaranya yaitu stunting, kematian bayi, kematian ibu hamil, perkawinan anak, perdagangan orang, masalah literasi, pendidikan, lingkungan, kebencanaan dan lain sebagainya.
Sementara itu, Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram (UMMAT), Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd mengatakan bahwa generasi muda atau pun pelajar harus dapat mengetahui dampak dan bahaya dari perdagangan manusia dan dampak negatif yang diakibatkan dari perdagangan manusia.
