Lombok Timur, BERBAGI News – Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) NTB bermitra dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) memperkuat suara dan aksi masyarakat sipil termasuk kelompok rentan dalam perubahan iklim melalui Program “Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA)” menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengarustamaan Gender untuk Kelompok Petani Rentan dalam Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim.
Kegiatan FGD tersebut berlangsung di aula Kantor Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Rabu, 30 November 2022.
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menggali pemahaman terkait pengintegrasian isu-isu gender dan inklusi sosial ke dalam pembangunan berketahanan iklim.
Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan adapatasi dan mitigasi dalam pembangunan berketahanan iklim yang terintegrasi dengan inklusi sosial.
Selain itu menemukan model sinergitas pengelolaan program pembangunan berketahanan iklim yang akuntabel dan mudah diakses oleh publik. Menyusun rencana kerja tindak lanjut untuk mensinergikan program pembangunan berketahanan iklim.
Dampak dari perubahan iklim akan terjadi kepada semua kelompok baik perempuan dan laki-laki, usia dewasa maupun anak-anak.
Perempuan berada dalam posisi kurang menguntungkan karena masih terbatasnya akses kepada sumberdaya, belum optimalnya pemenuhan hak, dan aspirasinya belum maksimal diakomodir dalam proses pembuatan keputusan.
Begitu pula dengan kelompok lanjut usia (lansia) dan orang disabilitas, mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, kapasitas, dan pengalaman yang berbeda dalam merespon dampak.
Adapun berkaitan dengan isu perubahan iklim, meskipun sudah disadari dan dirasakan dampaknya oleh setiap orang, namun program-program adaptasi perubahan iklim masih belum menjadi perhatian serius dan menjadi program prioritas yang diajukan oleh OPD melalui proses musrenbang.
Oleh karena itu, dalam rangka mendorong efektivitas tupoksi Pokja pembangunan berketahanan iklim, upaya-upaya internalisasi bahaya perubahan iklim perlu disosialisasikan dengan intensif dan simultan kepada seluruh anggota Pokja Pembangunan Berketahanan Iklim dan masyarakat terutama kalangan masyarakat sipil / LSM ormas dan lain-lain.
Sebab organisasi masyarakat sipil inilah yang biasanya berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi advokasi kepada pemerintah daerah, sehingga diharapkan mereka dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal untuk terlibat aktif dalam seluruh proses pembangunan daerah.
Mendorong suatu perubahan dalam arah pembangunan memerlukan landasan kebijakan dengan kekuatan hukum yang memadai. Salah satu upaya strategis untuk mewujudkan pembangunan yang dapat merespons ancaman perubahan iklim dan bencana adalah dengan melakukan intervensi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
Pengarusutamaan Isu Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam rencana pembangunan daerah bertujuan untuk membangun ketangguhan dan mengurangi risiko gagalnya pencapaian target pembangunan akibat dampak perubahan iklim.
