Jakarta, BERBAGI News – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memfokuskan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 pada 10 prioritas kegiatan.
Adapun ke-10 prioritas kegiatan yang dimaksud yaitu: melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi; mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi.
Mendukung pemerataan pembangunan nasional dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan; melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN); memastikan keberlanjutan program multi years contract (MYC) dan pemenuhan prioritas nasional (PN), serta proyek strategis nasional (PSN);
Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan operasional) secara proporsional, penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan tunggakan, serta pemenuhan dana pendamping; melakukan perencanaan dan pengembangan ibu kota negara (IKN) dan transportasi massal perkotaan;
Kemudian, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing; serta Mendorong penggunaan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan dengan dukungan smart transportation.
“Pada 2023, Kemenhub mendapatkan pagu alokasi anggaran senilai Rp33,44 triliun. Namun karena adanya automatic adjustment sebesar Rp1,38 triliun, serta blokir non automatic adjustment sebesar Rp346 miliar, maka pagu efektif Kemenhub 2023 sebesar Rp31,71 triliun. Jumlah ini menurun dari alokasi anggaran Kemenhub pada 2022,” ungkap Menhub saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan Program Kerja 2023 Kemenhub, Rabu (18/1/2023).
Adapun pada 2022, Kemenhub mencatatkan realisasi anggaran senilai Rp32,75 triliun, dengan persentase mencapai 98,02 Persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,41 triliun. “Persentase penyerapan ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menhub menguraikan bahwa dari tahun ke tahun persentase realisasi anggaran Kemenhub semakin meningkat. Pada 2019 mencapai 92 persen, 2020 mencapai 95,59 persen, dan 2021 mencapai 97,19 persen.
Dengan capaian ini, Kemenhub berada pada peringkat ke-27 dari 85 Kementerian/Lembaga. Adapun rincian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022 berdasarkan sumber dana adalah:
1. Badan Layanan umum (BLU) 98,96 persen;
2. Rupiah Murni 98,72 persen;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 98,36 persen;
4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 96,84 persen; dan
5. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 93,24 persen.
Sedangkan rincian realisasi berdasarkan jenis belanja adalah:
1. Belanja pegawai sebesar 97,5 persen atau Rp3,75 triliun;
2. Belanja barang sebesar 98,9 persen atau Rp14,12 triliun; dan
3. Belanja modal 97,4 persen atau Rp14,88 triliun.
Selain itu, capaian positif yang berhasil diraih Kemenhub pada 2022 yaitu berhasil mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp8,6 triliun.
“Ini tercapai berkat kerja sama teman-teman Kemenhub dan juga dukungan dari para anggota Komisi V DPR RI. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang selama ini sudah mendukung Kemenhub, sehingga bisa mendapatkan pencapaian sebesar 98,02 persen, dan bisa memenuhi target PNBP, bahkan melebihi,” lanjut Menhub.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi atas capaian realisasi anggaran Kemenhub tahun 2022. “Untuk program di tahun 2022 yang tidak terealisasi, kami meminta Kemenhub untuk menyelesaikan masalah dan kendala teknis yang terjadi sehingga tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.
Selanjutnya, sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub diantaranya yakni terus meningkatkan sistem monitoring; evaluasi dan koordinasi dalam memaksimalkan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023;
Kemudian melakukan evaluasi terhadap program subsidi Buy The Service (BTS); meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektoral untuk mewujudkan zero Over Dimension and Overload (ODOL) tahun 2023.
“Meningkatkan sarana prasarana dan integrasi antar simpul transportasi, meningkatkan pengawasan dalam menjaga kestabilan harga tiket, memaksimalkan pemanfaatan bandara yang sudah selesai dibangun, dan mempercepat penyelesaian terhadap ganti rugi kecelakaan transportasi udara,” imbuh Lasarus. (IP)
