by

Pemkot Mataram Realisasikan NPHD untuk KPU, Bawaslu dan Keamanan

Mataram, Berbagi News – Pemerintah Kota Mataram bersama sejumlah daerah telah berproses dalam realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada video conference, Rabu (24/06/2020), bersama seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020.

Pada kesempatan tersebut Tito Karnavian juga meminta agar semua daerah mendukung secara penuh KPU, Bawaslu dan Pihak Keamanan. Karena dipastikan pergelaran pesta demokrasi akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan tidak akan mundur.

Dari daftar daerah yang telah melakukan transfer hibah ke KPU, Bawaslu, dan Pihak Keamanan, Pemerintah Kota Mataram disebutkan sebagai berikut:

NPHD Kota Mataram untuk KPU sebesar 25,00 dengan proses realisasi sebesar 13,00 dan nilai persentase sebesar 52,00 %.
Sementara NPHD Kota Mataram untuk Bawaslu sebesar 8,70 dengan realisasi sebesar 8,70 dan nilai persentase mencapai 100%.
Dan NPHD Kota Mataram untuk Kemanan sebesar 5,80, dengan realiasasi 0,00 dan persentase 0%.

Secara akumulasi nasional Pemerintah Kota Mataram berada pada urutan ke 12 dari 270 kabupaten/kota yang telah melakukan realisasi kepada KPU, Bawaslu dan Keamanan.

Asisten I Kota Mataram Lalu Martawang menyebutkan progres tersebut diapresisasi oleh pemerintah pusat karena dianggap cepat dalam melaksanakan persiapan Pilkada 2020.
“kita termasuk diatas 40% dari realisasi, ini positif, kita diminta terus memberikan dukungan terhadap proses (pilkada)” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi proses realisasi NPHD Keamanan yang masih 0%, Kepala Kesbangpol Kota Mataram Rudy Suryawan mengatakan sejak bulan maret akan direalisasikan kepada pihak Kepolisian. Namun saat itu Kepolisian meminta ditunda terlebih dahulu, karena semua pihak berfokus menangani Covid-19.

Baca Juga :  Silaturahim Akbar, Gerakan Ekonomi Syariah dan HIT RIBA (Hari Indonesia Tanpa Riba) Tingkat Nasional 2019 diadakan di NTB

Sementara untuk TNI, masih dalam proses administrasi dan dilakukan penyesuian sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku. “segera akan selesai.” ungkapnya (*)

News Feed